Metro, Jejak-Berita.Com–Peran pers memiliki posisi krusial sebagai kontrol sekaligus pengawal informasi dalam Hajat demokrasi demi terlahirnya pemimpin sekelas negarawan, hal tersebut disampaikan langsung oleh Abdul Wahab selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Metro pada dialog ‘Demokrasi dalam Kacamata HMI’ di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro, Jum’at (07/02).
“Setiap kontestasi apapun pasti ada oknum-oknum yang menghalalkan segala cara melalui jalur yang tak sesuai koridor. Peran Pers di sini sangat penting, sebagai pengawal dalam setiap tahapan. Minimal dapat meminimalisir kecurangan maladministrasi dan sebagainya,” ungkap Wahab.
Abdul Wahab menerangkan, hal demikian sudah selaras dengan tugas Pers yang memiliki tanggung jawab sebagai kanal informasi berimbang yang sesuai dengan prinsip kaidah jurnalistik.
“Sebagaimana tugas Pers, kita memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Pilwakot 2020 mendatang dengan menyajikan berita yang berimbang ‘cover both side’ Demi terwujudnya pemimpin sekelas negarawan 5 tahun ke depan. Tak lupa peran HMI sebagai agen of control sangat penting dalam mengawal pesta demokrasi 2020 mendatang,” terangnya.
Wahab juga mengajak mahasiswa untuk bersinergi dalam mengawal demokrasi terkhusus pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) pada September 2020 mendatang di Bumi Sai Wawai guna memberi pemahaman ke masyarakat mengenai dampak buruk akibat money politik.
“Mahasiswa harus berperan dan menjadikan tahapan Pilwakot ini sebagai beban moral demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Saya mewakili PWI Metro siap bersinergi dengan mahasiswa untuk mengawal Pilwakot Metro dalam meminimalisir money politik dan black campign. Hal demikian merupakan bentuk upaya demi tercapainya Pilwakot Metro yang Jujur dan Adil (Jurdil),” pungkasnya.
Di sisi lain, Dr. Suhairi Yusuf, MH. mewakili Akademisi Hukum mengatakan, HMI harus ambil peran dan berkontribusi dalam mewarnai momentum Pemilihan Pilkada 2020 sesuai dengan kapasitasnya.
“Keikut sertaan dan kontribusi HMI harus sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen dalam mewujudkan tujuan HMI. Hal tersebut sudah termasuk dalam peran dan fungsi HMI,” ungkap Suhairi.
Mujib, S.Ag selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan, banyak tantangan yang menjadi amanat undang-undang untuk dijalankan Bawaslu, namun hal tersebut mampu disiasati dengan pengawasan yang partisipatif dari seluruh elemen.
“Penting adanya peran dari perguruan tinggi di Kota Metro untuk membentuk lembaga pemantau pemilu. Untuk itu Bawaslu akan mengadakan roadshow untuk menumbuhkan proses demokrasi yang lebih dewasa dan bersih. Terlebih permasalahan yang disoroti adalah soal money politik. Besar harapan dari pihak Bawaslu untuk membangun kekuatan yang saling bersinergi dari banyak pihak untuk melawan budaya money politik,” ujar Mujib.
Nuris Septa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengutarakan, KPU membuka pintu kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) untuk ambil peran dalam mengawal hajat demokrasi 2020 mendatang.
“KPU mengundang bagi siapa saja yang ingin ambil peran dalam mengawal pemilu yang jujur demi terwujudnya pemimpin yang berkualitas. Dimulai dari ikut memantau peredaran money politik yang tak ada habisnya. Peran utama kita sebagai agen kontrol harus menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif dari bentuk money politik dan bentuk-bentuk motif kecurangan lainnya,” pungkasnya.
Dalam Dialog Demokrasi dalam Kacamata HMI turut dihadiri oleh para aktifis dan OKP yang ada di Kota Metro, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), tak lupa dr. Wahdi S. Pog selaku Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Metro dan seluruh kader himpunan hijau hitam. (*)
